Moratorium atau penundaan Pilkades itu direncanakan sekitar 1 Oktober 2023 hingga 31 Desember 2024. Moratorium Pilkades itu rencananya akan berlaku di seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini, peraturan itu masih belum diterangkan dalam surat edaran ataupun sejenisnya.
"Sesuai regulasi, akan diselenggarakan 2023, sing penting wis dianggarke (yang penting sudah dianggarkan, Red). Kalau tidak ada perubahan regulasi, insyaallah tetap jadi," jelasnya saat ditemui pada Senin (26/12).
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dwi Edy Setyawan menambahkan ketidakpastian penundaan Pilkades di 2023 karena harus menunggu waktu lama untuk melaksanakan Pilkades apabila ditunda. Sedangkan, penjabat kepala desa harusnya diambilkan dari pegawai negeri sipil (PNS).
Namun, apabila dilaksanakan tahun mendatang, dikhawatirkan akan terkena dampak politik karena memasuki tahapan pemilu serentak di 2024 mendatang. "Kalau PJ (penjabat, Red) terlalu lama, yang jelas tidak efektif," jelasnya.
Diketahui, masa jabatan 19 Kepala Desa yang ada di Blora akan berakhir pada 17 Agustus 2023. Sedangkan delapan kepala desa lainnya akan habis masa jabatan pada 11 Oktober 2023. Hal itu disesuaikan dengan tanggal pelantikan mereka menjadi kepala desa.
"Anggaran di dinas sudah siap. Untuk sosialisasi dan lain-lain. Itu anggaran untuk bankeu di desanya. Apapun keputusan beliau-beliau (pemerintah unsur eksekutif dan pemerintah unsur legislatif, Red), itu pasti yang akan terbaik," terangnya. (cha/zen)
